IN MEMORIAM

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO:  BEGAWAN YANG GEMAR MENGKRITIK Prof.Dr.Sumitro Djojohadikusumo Gayanya yang ceplas-ceplos dan blak-blakan menjadi ciri khas. Sebagai "begawan" ekonomi, Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo memang selalu kritis. Setelah menjadi besan Presiden Soeharto pun ia tetap melancarkan kritik tajam terhadap jalannya roda pembangunan. Baginya, perkawinan anak  laki-lakinya Letjen Prabowo Subianto dengan Siti Hediyati (putri Soeharto) pada Mei 1983 hanyalah historical accident. Salah satu kritiknya yang tajam ialah pernyataannya tentang kebocoran 30% dana pembangunan yang dilansir di Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ke-12 di Surabaya, November 1993. ISEI sendiri didirikan Sumitro tahun 1955. Bila Sumitro - yang pada 1985 menjadi anggota seven eminent persons dengan tugas menyusun rekomendasi kepada GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) - sudah kelewat keras mengkritik, biasanya menantunya datang kepadanya untuk menyampaikan pesan Presiden Soeharto. "Ada apa, Tiek? Ada pesan dari Bapak?" sambut Sumitro. "Ya, Bapak bilang, 'Tiek, mertuamu sudah priyayi sepuh kok masih radikal saja'!" ujar Siti Hediyati alias Titiek Prabowo. "Ya, saya memang sudah terlalu tua untuk mengubah diri!" jawab Sumitro enteng. Masih soal sinyalemen kebocoran itu, ketika bertemu Sumitro, Soeharto langsung berkata, "Kok, Pak Mitro suaranya begitu?" Sumitro menjelaskan, sejak mahasiswa ia biasa bicara apa adanya, melihat suatu masalah lalu mencari problemnya kemudian mencari pemecahannya. "Dalam hal ini problemnya apa? Banyak. Pemborosan. Orang bilang ekonomi biaya tinggi. Bagaimana ini, lalu saya cari fakta, dan faktanya memang begitu. Kalau Bapak ingin fakta, tanya pada Biro Pusat Statistik," ucap Sumitro, penerima Bintang Mahaputra Adipradana II. Dengan nada agak sinis Sumitro menambahkan, "Saya tidak punya antena ke angkasa luar, Pak. Ini hitung-hitungan berdasarkan analisis ilmiah." "Alhasil, ini bukan pat gulipat, angka 30% bukan datang dari langit, atau dari paranormal Permadi!" tegas Sumitro, yang pada 1953 oleh Sekjen PBB diangkat sebagai anggota lima ahli dunia (group of five top experts). Presiden memahami penjelasan itu namun ia menekankan, "Tapi, mbok ya jangan disiarkan, Pak Mitro." Ketika krisis ekonomi semakin memukul Indonesia, akhir 1997, Sumitro kembali membuat pernyataan tajam. Dalam tubuh ekonomi nasional melekat berbagai macam penyakit, seperti distorsi dalam bentuk monopoli, oligopoli, kartel, proteksi yang berlebihan, dan subsidi untuk barang-barang tertentu. Sumitro melukiskan, "Kalau kita hanya bicara ekonomi moneter, obatnya cukup Aspirin. Tapi kalau institutional disease, sudah perlu antibiotika. Dan saya yakin bisa diatasi dengan antibiotika, tidak perlu sampai diamputasi, karena masih ada kesempatan untuk segera bertindak. Namun, paket untuk mengatasi disease itu harus dilakukan tanpa pandang bulu dan tak boleh ada intervensi." (Kompas, 11/1/1998).  Sumber: http://www.indomedia.com/intisari/2000/juli/sumitro7.htm